Jangan Khianati AD/ART Dewan Kesenian Sumatra Barat

OLEH Nasrul Azwar-Jurnalis

 

UPAYA membangkitkan kembali Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB) yang sudah mati semenjak tahun 2010 seharusnya menjadi momentum penting bagi rekonstruksi ekosistem seni dan budaya di ranah Minangkabau ini bukan malah memperpanjang sengkarutnya.

Difasilitasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dua puuhan seniman dan budayawan rapat “membentuk” pengurus Dewan Kesenian Sumatera Barat (DKSB), Kamis, 9 Januari 2025, di Ruang Pertemuan Lantai III Gedung Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, di Padang. foto subhan

Kendati begitu, mengaktivasi DKSB sisi lainnya layak juga diapresiasi tapi tentu saja jika dilakukan dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar aturan yang berlaku, dan  legitimate. Upaya ini semestinya menjadi ruang deliberasi yang terbuka, partisipatif, dan representatif. Deliberasi artinya utama pertimbangan, musyawarah, dan diskusi, yang merujuk pada proses mendalam untuk memikirkan, mendiskusikan, dan mengevaluasi pilihan secara cermat sebelum mengambil keputusan. Kata ini menekankan pada pertimbangan saksama (pendadaran) dan dialog rasional, bukan sekadar pemungutan suara. Dan ini tidak dilakukan. Di sini kacaunya.

Membaca Presentasi Empat Teater Sumatera Barat dari Dramaturgi Pascadramtik Kai Tuchmann

OLEH Nasrul Azwar-Jurnalis

“Rumput liar tidak memiliki akar yang dalam, tidak memiliki bunga dan daun yang indah, tetapi ia menyerap embun, air, darah, dan daging orang mati… Selama hidup, ia diinjak-injak dan dipotong, sampai mati dan membusuk”.

Metafora “rumput liar” yang dikutip Kai Tuchmann dari sajak Lu Xun dalam buku Dramaturgi Pascadramatik: Resonansi antara Asia dan Eropa (2025) yang diterbitkan Kalabuku, Yogyakarta, bukan sekadar pembuka puitik melainkan pernyataan ideologis tentang teater pascadramatik.

Dinas Kebudayaan Sumbar Delapan Tahun Berjalan dalam Peta Buta, Quo Vadis Kebudayaan?

OLEH Nasrul Azwar (Jurnalis)

SEJAK resmi berada  dalam salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada November 2017—delapan tahun lalu—Dinas Kebudayaan telah dipimpin oleh lima kepala dinas. Mereka adalah Taufik Effendi, Gemala Ranti, Syaifullah, Jefrinal Arifin, dan yang terbaru, Syaiful Bahri, yang dilantik pada awal 2026.

Pergantian pimpinan yang relatif cepat ini berlangsung seiring dengan masa awal bekerjanya OPD tersebut—balari sambia mangganak-an sarawa—di bawah payung hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Gubernur Irwan Prayitno kala itu, sebagai dasar tugas pokok dan fungsi sekaligus legitimasi kelembagaan dinas ini.

Kristenisasi di Ranah Minang

Foto: Kompasiana

Pemeluk  Kristen sudah masuk ke Minang-kabau sejak Plakat Panjang ditandatangani tahun 1833 silam. Beratus tahun berlalu, tidak ada upaya kristenisasi yang dilakukan oleh gereja terhadap penduduk pribumi, kecuali terhadap penduduk Kepulauan Mentawai yang masih menganut animisme.

Pesantren Ramadhan di Kota Padang

Kegiatan Pesantren Ramadhan di Padang

Ratusan ribu anak sekolah di Padang, Sumatera Barat mulai Senin lalu (minggu kedua Ramadhan), hingga tiga hari menjelang Idul Fitri, terlibat dalam kegiatan Pesantren Ramadhan. Mereka dibimbing oleh semua guru yang tinggal di lingkungan mereka sepanjang pagi hingga menjelang siang di masjid lingkungannya.

Belajar Mandiri

Romo Dijkstra berpulang di Pastoran Girisonta, Ungaran. Kota kecil di pinggir Semarang, awal minggu kedua Mei 2003, diselimuti mendung syahdu waktu Uwan ikut melayat dan mengikuti prosesi penguburannya. 

Babonisasi di Bantul

oleh zukri saad

Itulah jika kepala daerah berasal kalangan pengusaha. Umumnya kreatif dalam bermanuver mengelola keuangan publik yang menjadi kewenangannya. Tentu saja pendekatan sangkil-mangkus, cost benefit rasio, dan visi yang berpihak rakyat menjadi pengendalinya. Fenomena ini menghadirkan pemahaman kepada Uwan tentang bagaimana memimpin secara produktif-mangkus di era reformasi, di era otonomi daerah yang berkombinasi dengan naluri bisnis berbasis kewirausahaan sosial (public service entrepreneurship).