Pemerintah Bersiap Laksanakan Pilkada Langsung Serentak Tahun Ini

mantagibaru.com—Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah disetujui DPR-RI menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Dialektika Demokrasi dan Budaya Minangkabau

OLEH Israr Iskandar

Dosen Sejarah Politik FIB Universitas Andalas

Sebagaimana di daerah-daerah lain di Indonesia, genderang demokrasi lokal juga mengharu-biru Sumatera Barat tahun ini dalam bentuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada/pilkada).  Pada 30 Juni 2010 lalu berlangsung secara serentak pilkada gubernur dan 13 pilkada kabupaten dan kota se Sumatra Barat.

Rumah Oposisi: Saran Kecil untuk Pak Prabowo

OLEH Puthut EA

Penulis

Sidang gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi

Pak Prab, jika tidak ada aral, siang nanti MK akan memutuskan gugatan kubu Anda. Dan jika sesuai dengan pengalaman yang pernah terjadi, MK tidak akan mengabulkan gugatan tersebut.

Situasi mungkin membingungkan bagi Anda. Sebab sebagian besar kenyataan politik parlementarian itu mirip ilusi. Ada sekian puluh juta orang yang berada di belakang Anda namun ketika terjadi aksi-aksi langsung: kosong melompong. Dukungan menjadi kompong. Dan singa asia yang elegan seperti ompong. Soal seperti itu nanti lain waktu saya jelaskan karena kelas Fadli Zon tidak akan sanggup menjelaskan yang agak pelik seperti ini.

Strategi “Solusi Yusril”?

OLEH Josef H. Wenas

Josef H. Wenas

SAYA mencermati pernyataan Mahfud MD, Ketua Tim Pemenangan Pemilihan Umum dari kubu Prabowo-Hatta. Ada hal implisit dibalik ekspresi dan kata-katanya yang tertangkap disitu. Ada kesan kuat Mahfud MD sedang cuci tangan sebelum keluar dari pengadilan sejarah terhadap kubu ini di hari-hari mendatang. Mahfud terpaksa memainkan suatu Pontius Pilate politics.

Pertanyaannya sekarang ini, mengapa Mahfud “keluar” lebih dulu dari kubu ini dengan ucapan “mengembalikan mandat”, sehingga sekurangnya memberikan kesan kepada publik bahwa dia telah mengambil jarak moral dari apa yang sedang berkembang dan akan terjadi. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan Mahfud sadar betul bahwa pilihan sejarah yang lebih baik adalah sikap ksatria untuk menunggu pengumuman KPU pada tanggal 22 Juli 2014, dan kemudian bersama-sama pasangan Prabowo-Hatta menyatakan menerima kekalahan sekaligus mengucapkan selamat kepada lawannya.

Koalisi, Kolusi dan Kepentingan Rakyat

OLEH Israr Iskandar

Pengajar FIB Unand

Belakangan ini gonjang-ganjing politik terfokus pada masalah prospek koalisi pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden sendiri sudah mengingatkan dan memberikan sinyal akan mengevaluasi keberadaan beberapa partai peserta koalisi, khususnya Partai Golkar dan PKS. Kedua partai ini dianggap mengingkari butir-butir konsensus koalisi yang dulu mereka teken dan sepakati dengan SBY.

Reaksi keras SBY atas Golkar dan PKS tentu saja tak terlepas dari sikap kedua parpol yang mengusulkan hak angket pajak beberapa waktu lalu. Meskipun usulan itu kandas, tapi tampaknya SBY tetap geram dengan “inkosistensi” kedua parpol. SBY dan Demokrat sedikit diuntungkan,  karena Gerindra yang selama ini dikenal kritis pada pemerintah justru menolak usulan angket.

Studi Banding Anggota Dewan Barangkali hanya Tabiat Inferior

OLEH Zulprianto 
Dosen Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Andalas

Studi banding atau comparative study merupakan cara yang lazim digunakan untuk membandingkan satu hal yang kita miliki dengan hal lain yang dimiliki pihak lain. Begitu mulianya esensi dari studi banding tersebut, berbagai lembaga negara mulai dari pusat sampai daerah termasuk perguruan tinggi menganggarkan dana khusus setiap tahunnya sehingga studi banding menjadi rutinitas tahunan. Karena sudah dianggarkan, para pihak yang akan berangkat studi banding biasanya berkilah, jika diprotes, bahwa kegiatan tahunan tersebut merupakan haknya, bagian atau fasilitas yang harus diperoleh sebagai konsekuensi dari posisi yang sedang dijabat. Anggaran yang diajukan pun bervariasi menurut level pejabatnya. Pejabat nasional biasanya (meski tidak selalu) melakukan studi banding ke negara lain; pejabat daerah studi banding ke daerah lain. Tidak jarang kita mendengar jika para pejabat yang melakukan kunjungan juga memboyong anggota keluarga lain.

Fenomena Aji Mumpung Orang Parpol

OLEH Dirwan Ahmad Darwis

Penulis pengamat sosial dan Koordinator Ikatan Setia Kawan Wartawan Malaysia Indonesia, tinggal di Kuala Lumpur E-mail: dirwan2005@hotmail.com

Dari beragam informasi yang diperoleh, baik dari obrolan maupun bacaan, terkait topik di atas, tergerak hati saya untuk menulis fenomena perilaku orang-orang partai politik (parpol) di Indonesia. Sekaligus, ketertarikan itu termasuk membincangkan pemimpin parpol yang sekaligus juga pemimpin rakyat: apakah kapasitas sebagai Presiden, Menteri, Gubernur hingga ke Bupati dan Walikota. Selain itu, saya juga ingin menyinggung para pejabat dan pengikutnya yang berasal dari partai termasuk inner circle (orang dalam) di sekelilingnya.